Ngapain sok ngurusin negara? Emangnya kamu siapa?
Dua pertanyaan tersebut sudah sering saya dengar, belakangan malah terdengar lebih sering dari sebelumnya. Ujung dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah menilai negatif, memandang sebelah mata tentang apa yang saya lakukan dengan melahirkan Seword.
Dan jawaban saya dari dulu masih sama, bukan siapa-siapa. Hanya rakyat sipil, rakyat jelata yang tak mampu berkontribusi banyak terhadap kemajuan negeri ini, tapi sangat cinta Indonesia lahir bathin. Tapi untuk menjawab rasa penasaran negatif atau kepo yang menyudutkan itu, hari ini saya ingin cerita sedikit tentang Seword dan pengaruhnya terhadap psikologi politik, kebetulan Seword baru saja kena serangan yang cukup besar.
“Hello, We’ve identified an inbound Denial of Service (DoS) attack that is targeting an IP address assigned to your Linode. As the attack was large enough to negatively impact our network and subsequently the service of other customers, we’ve null routed the IP address until the attack subsides.
Once the attack has subsided, the null route will be removed and connectivity to your Linode’s IP address will be restored.”
Itulah pesan yang IT Seword terima pada hari kamis sore kemarin, sehingga kami dibuat kelabakan untuk setting ulang dan beli pengaman tambahan, kemudian memantaunya selama beberapa jam.
Terakhir kali Seword down gara-gara serangan dos adalah saat awal kampanye Pilgub DKI, sekitar bulan Oktober 2016. Saat itu ada yang kirim paket serangan senilai milyaran rupiah untuk menumbangkan Seword selama beberapa jam. Tapi seingat saya notifikasinya pesannya tak sedramatis sore ini.
Apa arti serangan-serangan ini?
Setiap serangan pasti didasari oleh ketidaksukaan atau merasa terganggu. Pasti! Dan inilah juga yang pasti menjadi alasan mengapa ada orang yang mau menghamburkan uangnya hanya untuk menumbangkan Seword selama beberapa jam saja, bukan selamanya.
Dengan dua kali kejadian seperti ini, yang saya pahami adalah, ada sekolompok orang yang begitu kaya dan sedang berupaya melawan Seword. Tapi karena media mereka tidak efektif dan tidak mampu melawan arus opini yang berkembang di Seword, jadi mereka hanya bisa coba menumbangkan dengan beragam cara. Mulai dari menuduh situs hoax sampai membeli perangkat serangan untuk menyerang server kami.
Sampai di sini, jika ada yang bertanya “ngapain sok ngurusin negara?” saya bisa lebih mudah untuk menjawabnya. Karena media-media mainstream, media abal-abal, media radikal, media fundamentalis dan seterusnya itu telah memiliki agenda masing-masing. Dan ketika media tersebut dikumpulkan, kemudian dikendalikan oleh satu atau dua orang yang memiliki kepentingan politik di negeri ini, maka hasilnya adalah opini publik yang sesuai dengan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan dan kemajuan Indonesia.
Hal-hal seperti itulah yang harus kita lawan dan koreksi. Sudah rahasia umum kalau media seperti televisi, radio dan koran memiliki kecenderungan politik pada partai tertentu, sebab pimpinannya terjun ke dalam politik atau malah ada pimpinan media yang kemudian buat partai sendiri, jadi ketua umumnya sendiri dan maju sendiri sebagai pasangan capres cawapres. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka opini di media jadi tidak berimbang.
Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, pimpinan DPR Fadli Zon mengatakan “Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi.”
Lihatlah komentar sang pimpinan DPR yang terhormat tersebut. Dia menyebar rumor yang entah dari mana asalnya, kemudian memojokkan Presiden Jokowi dengan mengait-ngaitkannya denagn kasus Ahok yang juga entah benar atau tidak. Tidak jelas, sebab sampai waktu itu tidak ditemukan unsur korupsi.
Baca baik-baik, pimpinan DPR menyebar rumor kemudian diberitakan serius di media-media mainstream yang dengan bangganya menyebut diri mereka media netral ataupun kredibel. Selanjutnya rumor tersebut ditanggapi oleh orang yang katanya pengamat beken, dan kemudian setuju Presiden harus klarifikasi.
Kalau yang seperti ini kita biarkan, maka opini publik, politik dan informasi yang beredar di masyarakat hanyalah informasi golongan orang-orang gila yang kebetulan memiliki lebih banyak dana atau memiliki media. Kita kembali ke jaman penjajahan.
Untuk melawan dan mengkoreksi hal-hal aneh atau menyesatkan seperti itu, maka muncullah Seword. Media opini pembanding yang coba berikan opini lebih logis dari media manapun. Di sinilah kami dengan 600an penulis siap mengawal negeri ini ke arah yang lebih baik, dengan tegas dan jelas menyatakan hitam dan putih. Tanpa pernyataan abu-abu. Yang salah ya salah. Titik tanpa koma.
Dari Seword untuk Indonesia
Bagaimanapun, sebagai pendiri web ini saya bukanlah pejabat yang gaji sebulannya sama dengan 5 tahun gaji UMR Jakarta. Bukan pula orang kaya yang kelebihan dana. Bukan jebolan mahasiswa aktifis yang memiliki banyak pengikut. Namun dengan segala keterbatasan tersebut kami coba terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini.
Seword tidak bisa membeli slot iklan seperti web sebelah, tapi saya tau teman-teman pembaca yang setia selalu menyebarkan link tulisan di sosial medianya masing-masing. Dari group facebook sampai WA.
Seword tidak bisa membayar penulis-penulis dengan harga yang mahal, hanya 3 rupiah perview, tapi dengan semangat perjuangan yang sama, untuk Indonesia tercinta, semuanya bergerak dari seluruh penjuru negeri untuk meluruskan segala opini dan komentar yang salah atau abu-abu di Indonesia. Melawan politisi busuk dan yang sesapian dengannya. Dan karena semangat perjuangan yang sama tersebut, Seword menjadi portal opini paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Karena semuanya tergerak untuk ikut berkontribusi. Banyak orang yang semula hanya komentator, sekarang ikut menulis bersama kami.
Bagaimanapun kami juga hanyalah manusia biasa. Tentu ada banyak kekurangan atau mungkin juga kesalahan-kesalahan. Kadang ada penulis yang berlebihan dalam bereaksi, sehingga beberapa kali saya dan admin terpaksa turunkan artikelnya. Setiap ada keluhan pembaca terkait artikel yang tidak sesuai dengan semangat Seword, langsung admin turunkan dan tegur penulisnya. Tapi kadang ada juga pembaca yang hanya komplain artikel Seword tidak bagus, namun ketika ditanya tulisan yang mana? Mereka bungkam dan kabur begitu saja. Hal yang seperti itu tentu tidak bisa kami tindak lanjuti.
Beberapa kali saya juga menerima komplain terkait iklan di Seword. Ada pembaca yang usul agar iklan dihapus, seperti media baru sebelah yang bersih dari iklan. Supaya tidak ribet. Komplain seperti ini juga tidak bisa saya tindak lanjuti, sebab memang Seword ini berdiri mandiri, tanpa investor dan tanpa dukungan dana yang melimpah. Sementara biaya operasional seperti beli server, bayar admin dan seterusnya itu cukup tinggi. Belum lagi beri apresiasi 3 rupiah perview untuk penulis. Kalau tanpa penayangan iklan atau tanpa klik iklan dari para pembaca, saya mau bayar pakai apa? Hahaha
Terakhir, apapun itu, dengan segala kekurangannya, kami Seword memang sedang “mengurusi” negeri ini. Karena setelah Tuhan, yang kami cintai selanjutnya adalah Indonesia. ….Begitulah kura-kura. [seword]
admin 007
April 29, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Ngapain sok ngurusin negara? Emangnya kamu siapa?
Dua pertanyaan tersebut sudah sering saya dengar, belakangan malah terdengar lebih sering dari sebelumnya. Ujung dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah menilai negatif, memandang sebelah mata tentang apa yang saya lakukan dengan melahirkan Seword.
Dan jawaban saya dari dulu masih sama, bukan siapa-siapa. Hanya rakyat sipil, rakyat jelata yang tak mampu berkontribusi banyak terhadap kemajuan negeri ini, tapi sangat cinta Indonesia lahir bathin. Tapi untuk menjawab rasa penasaran negatif atau kepo yang menyudutkan itu, hari ini saya ingin cerita sedikit tentang Seword dan pengaruhnya terhadap psikologi politik, kebetulan Seword baru saja kena serangan yang cukup besar.
“Hello, We’ve identified an inbound Denial of Service (DoS) attack that is targeting an IP address assigned to your Linode. As the attack was large enough to negatively impact our network and subsequently the service of other customers, we’ve null routed the IP address until the attack subsides.
Once the attack has subsided, the null route will be removed and connectivity to your Linode’s IP address will be restored.”
Itulah pesan yang IT Seword terima pada hari kamis sore kemarin, sehingga kami dibuat kelabakan untuk setting ulang dan beli pengaman tambahan, kemudian memantaunya selama beberapa jam.
Terakhir kali Seword down gara-gara serangan dos adalah saat awal kampanye Pilgub DKI, sekitar bulan Oktober 2016. Saat itu ada yang kirim paket serangan senilai milyaran rupiah untuk menumbangkan Seword selama beberapa jam. Tapi seingat saya notifikasinya pesannya tak sedramatis sore ini.
Apa arti serangan-serangan ini?
Setiap serangan pasti didasari oleh ketidaksukaan atau merasa terganggu. Pasti! Dan inilah juga yang pasti menjadi alasan mengapa ada orang yang mau menghamburkan uangnya hanya untuk menumbangkan Seword selama beberapa jam saja, bukan selamanya.
Dengan dua kali kejadian seperti ini, yang saya pahami adalah, ada sekolompok orang yang begitu kaya dan sedang berupaya melawan Seword. Tapi karena media mereka tidak efektif dan tidak mampu melawan arus opini yang berkembang di Seword, jadi mereka hanya bisa coba menumbangkan dengan beragam cara. Mulai dari menuduh situs hoax sampai membeli perangkat serangan untuk menyerang server kami.
Sampai di sini, jika ada yang bertanya “ngapain sok ngurusin negara?” saya bisa lebih mudah untuk menjawabnya. Karena media-media mainstream, media abal-abal, media radikal, media fundamentalis dan seterusnya itu telah memiliki agenda masing-masing. Dan ketika media tersebut dikumpulkan, kemudian dikendalikan oleh satu atau dua orang yang memiliki kepentingan politik di negeri ini, maka hasilnya adalah opini publik yang sesuai dengan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan dan kemajuan Indonesia.
Hal-hal seperti itulah yang harus kita lawan dan koreksi. Sudah rahasia umum kalau media seperti televisi, radio dan koran memiliki kecenderungan politik pada partai tertentu, sebab pimpinannya terjun ke dalam politik atau malah ada pimpinan media yang kemudian buat partai sendiri, jadi ketua umumnya sendiri dan maju sendiri sebagai pasangan capres cawapres. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka opini di media jadi tidak berimbang.
Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, pimpinan DPR Fadli Zon mengatakan “Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi.”
Lihatlah komentar sang pimpinan DPR yang terhormat tersebut. Dia menyebar rumor yang entah dari mana asalnya, kemudian memojokkan Presiden Jokowi dengan mengait-ngaitkannya denagn kasus Ahok yang juga entah benar atau tidak. Tidak jelas, sebab sampai waktu itu tidak ditemukan unsur korupsi.
Baca baik-baik, pimpinan DPR menyebar rumor kemudian diberitakan serius di media-media mainstream yang dengan bangganya menyebut diri mereka media netral ataupun kredibel. Selanjutnya rumor tersebut ditanggapi oleh orang yang katanya pengamat beken, dan kemudian setuju Presiden harus klarifikasi.
Kalau yang seperti ini kita biarkan, maka opini publik, politik dan informasi yang beredar di masyarakat hanyalah informasi golongan orang-orang gila yang kebetulan memiliki lebih banyak dana atau memiliki media. Kita kembali ke jaman penjajahan.
Untuk melawan dan mengkoreksi hal-hal aneh atau menyesatkan seperti itu, maka muncullah Seword. Media opini pembanding yang coba berikan opini lebih logis dari media manapun. Di sinilah kami dengan 600an penulis siap mengawal negeri ini ke arah yang lebih baik, dengan tegas dan jelas menyatakan hitam dan putih. Tanpa pernyataan abu-abu. Yang salah ya salah. Titik tanpa koma.
Dari Seword untuk Indonesia
Bagaimanapun, sebagai pendiri web ini saya bukanlah pejabat yang gaji sebulannya sama dengan 5 tahun gaji UMR Jakarta. Bukan pula orang kaya yang kelebihan dana. Bukan jebolan mahasiswa aktifis yang memiliki banyak pengikut. Namun dengan segala keterbatasan tersebut kami coba terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini.
Seword tidak bisa membeli slot iklan seperti web sebelah, tapi saya tau teman-teman pembaca yang setia selalu menyebarkan link tulisan di sosial medianya masing-masing. Dari group facebook sampai WA.
Seword tidak bisa membayar penulis-penulis dengan harga yang mahal, hanya 3 rupiah perview, tapi dengan semangat perjuangan yang sama, untuk Indonesia tercinta, semuanya bergerak dari seluruh penjuru negeri untuk meluruskan segala opini dan komentar yang salah atau abu-abu di Indonesia. Melawan politisi busuk dan yang sesapian dengannya. Dan karena semangat perjuangan yang sama tersebut, Seword menjadi portal opini paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Karena semuanya tergerak untuk ikut berkontribusi. Banyak orang yang semula hanya komentator, sekarang ikut menulis bersama kami.
Bagaimanapun kami juga hanyalah manusia biasa. Tentu ada banyak kekurangan atau mungkin juga kesalahan-kesalahan. Kadang ada penulis yang berlebihan dalam bereaksi, sehingga beberapa kali saya dan admin terpaksa turunkan artikelnya. Setiap ada keluhan pembaca terkait artikel yang tidak sesuai dengan semangat Seword, langsung admin turunkan dan tegur penulisnya. Tapi kadang ada juga pembaca yang hanya komplain artikel Seword tidak bagus, namun ketika ditanya tulisan yang mana? Mereka bungkam dan kabur begitu saja. Hal yang seperti itu tentu tidak bisa kami tindak lanjuti.
Beberapa kali saya juga menerima komplain terkait iklan di Seword. Ada pembaca yang usul agar iklan dihapus, seperti media baru sebelah yang bersih dari iklan. Supaya tidak ribet. Komplain seperti ini juga tidak bisa saya tindak lanjuti, sebab memang Seword ini berdiri mandiri, tanpa investor dan tanpa dukungan dana yang melimpah. Sementara biaya operasional seperti beli server, bayar admin dan seterusnya itu cukup tinggi. Belum lagi beri apresiasi 3 rupiah perview untuk penulis. Kalau tanpa penayangan iklan atau tanpa klik iklan dari para pembaca, saya mau bayar pakai apa? Hahaha
Terakhir, apapun itu, dengan segala kekurangannya, kami Seword memang sedang “mengurusi” negeri ini. Karena setelah Tuhan, yang kami cintai selanjutnya adalah Indonesia. ….Begitulah kura-kura. [seword]
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal sistem password e-budgeting Pemprov DKI. Dengan adanya password rangkap ini, Ahok ingin tidak ada yang bisa seenaknya mengganti anggaran.
“Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman, kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan nggak mau, atau gubernur nggak berani melawan DPRD, DPRD nggak mau kayak kasus 2015. SKPD yang bandel nggak mau dipecat oleh gubernur itu kejadian kayak tahun 2014,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Sistem e-budgeting yang menggunakan password ini, dikatakan Ahok, untuk mengunci input data yang diisi oleh SKPD. Ahok ingin tidak ada yang bisa dengan seenaknya mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting ini.
“Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu nggak bisa ubah-ubah, ada password. Tapi kalau yang mau yang nyolongnya pegang password kan gimana, kan itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang nggak yang nyolong,” ujarnya.
Pada 2014, banyak SKPD yang tidak mau mengisi dalam e-budgeting tersebut, sehingga banyak dipecat oleh Ahok. Pada 2015, Ahok bercerita sistem tersebut diisi oleh SKPD, tapi DPRD tidak mau tanda tangan. Pada 2016, akhirnya semua setuju mengikuti sistem ini. Dengan sistem ini, Ahok mengaku lebih mudah mengontrol APBD dan program.
Disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjawab wartawan terkait dengan kemungkinan APBD DKI dibongkar lagi setelah dipastikan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI.
“Kami dengan Pak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama punya tanggung jawab sampai Oktober 2017. Sebab itu, kita kunci APBD supaya tidak dibongkar. Semua program akan tetap berjalan,” kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.
Mantan Wali Kota Blitar tersebut yakin program yang sudah direncanakan tetap berjalan karena juga didukung DPRD DKI.
“Kami menjaga hubungan baik dengan DPRD DKI. Sebagian besar teman kami di partai. Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan DPRD DKI memastikan apa yang kami programkan itu bisa tetap diteruskan,” tuturnya.
Semua ini jelas terlihat, bahwa APBD yang dikunci adalah untuk menghindari dari tangan-tangan hitam, dan memang objektif jika pemimpin pemprov petahana belum memberikan kuncinya, karena masa jabatan mereka masih 6 bulan lagi, yang berarti masih banyak yang perlu dikerjakan dan meneruskan program.
Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Partai Gerindra sekaligus mengusung pasangan no 3 Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan untuk bertindak jika Ahok masih tetap menahan password APBD.
“Kami berharap Gubernur yang saat ini masih menjabat tidak mempersulit gubernur terpilih yang baru yakni Saudara Anies Baswedan. Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. ungkap Prabowo.
Mengenai program apa saja yang bisa disinergikan dengan Anies Baswedan selaku penguasa baru, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum membahas secara rinci apa saja yang akan masuk Rancangan APBD 2018.
Namun, dari semua program, ada satu yang sama, yaitu kartu lansia atau program hari tua. Program tersebut diprioritaskan Ahok masuk APBD 2018.
“Saya sudah sampaikan program itu (kepada Anies) dan ternyata kami punya program yang sama.”
Ya tentu gak bisa, Anis-Sandi kan belum resmi menjabat dan belum pula dilantik. Masa belum apa-apa, sudah mulai main ngotot. Saya pikir hanya yang budek yang ngotot, seperti pelawak bolot.
Disisi lain program dari cagub-cawagub terpilih beredar kabar bahwa program mereka hendak dimasukkan ke anggaran APBD 2017 (yo mbok sing sabar toh pak, udah terpilih jadi sabarlah tunggu dilantik). Biarlah Ahok-Djarot menuntaskan kerjanya di sisa masa jabatan. Kan sudah dibilang Pak Ahok, kalau program tersebut diprioritaskan masuk APBD 2018. So, nyantai aja dulu.
Eh si bapak Prabowo malah sebut “…Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. Yang menghalangi itu siapa? Semua ada proses dan ada prosedurnya, tidak bisa main ngotot dan memaksa kehendak. Ucapan-ucapan seperti ini bisa jadi bomerang.
Password APBD gak bakal ditahan, jadi tidak usah takut. Tunggu waktunya dan ikuti prosedur yang berlaku. Dilantik juga belum, lebih baik yang terpilih memikirkan untuk meloloskan sandera politik islam jika memimpin nanti, yang cukup memuakkan belakangan ini, serta merealisasikan janji-janji di masa kampanye, agar rakyat tak didustai. Ambisi nafsu berkuasa bukan hanya terlihat saat kampanye, terlihat juga saat sudah terpilih.
Referensi opini : Kabar dari detik dan pustaka.
Sabar bro, oktober nanti berakhir jabatan Basuki, so sabar ya. [seword]
admin 007
April 29, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal sistem password e-budgeting Pemprov DKI. Dengan adanya password rangkap ini, Ahok ingin tidak ada yang bisa seenaknya mengganti anggaran.
“Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman, kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan nggak mau, atau gubernur nggak berani melawan DPRD, DPRD nggak mau kayak kasus 2015. SKPD yang bandel nggak mau dipecat oleh gubernur itu kejadian kayak tahun 2014,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Sistem e-budgeting yang menggunakan password ini, dikatakan Ahok, untuk mengunci input data yang diisi oleh SKPD. Ahok ingin tidak ada yang bisa dengan seenaknya mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting ini.
“Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu nggak bisa ubah-ubah, ada password. Tapi kalau yang mau yang nyolongnya pegang password kan gimana, kan itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang nggak yang nyolong,” ujarnya.
Pada 2014, banyak SKPD yang tidak mau mengisi dalam e-budgeting tersebut, sehingga banyak dipecat oleh Ahok. Pada 2015, Ahok bercerita sistem tersebut diisi oleh SKPD, tapi DPRD tidak mau tanda tangan. Pada 2016, akhirnya semua setuju mengikuti sistem ini. Dengan sistem ini, Ahok mengaku lebih mudah mengontrol APBD dan program.
Disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjawab wartawan terkait dengan kemungkinan APBD DKI dibongkar lagi setelah dipastikan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI.
“Kami dengan Pak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama punya tanggung jawab sampai Oktober 2017. Sebab itu, kita kunci APBD supaya tidak dibongkar. Semua program akan tetap berjalan,” kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.
Mantan Wali Kota Blitar tersebut yakin program yang sudah direncanakan tetap berjalan karena juga didukung DPRD DKI.
“Kami menjaga hubungan baik dengan DPRD DKI. Sebagian besar teman kami di partai. Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan DPRD DKI memastikan apa yang kami programkan itu bisa tetap diteruskan,” tuturnya.
Semua ini jelas terlihat, bahwa APBD yang dikunci adalah untuk menghindari dari tangan-tangan hitam, dan memang objektif jika pemimpin pemprov petahana belum memberikan kuncinya, karena masa jabatan mereka masih 6 bulan lagi, yang berarti masih banyak yang perlu dikerjakan dan meneruskan program.
Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Partai Gerindra sekaligus mengusung pasangan no 3 Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan untuk bertindak jika Ahok masih tetap menahan password APBD.
“Kami berharap Gubernur yang saat ini masih menjabat tidak mempersulit gubernur terpilih yang baru yakni Saudara Anies Baswedan. Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. ungkap Prabowo.
Mengenai program apa saja yang bisa disinergikan dengan Anies Baswedan selaku penguasa baru, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum membahas secara rinci apa saja yang akan masuk Rancangan APBD 2018.
Namun, dari semua program, ada satu yang sama, yaitu kartu lansia atau program hari tua. Program tersebut diprioritaskan Ahok masuk APBD 2018.
“Saya sudah sampaikan program itu (kepada Anies) dan ternyata kami punya program yang sama.”
Ya tentu gak bisa, Anis-Sandi kan belum resmi menjabat dan belum pula dilantik. Masa belum apa-apa, sudah mulai main ngotot. Saya pikir hanya yang budek yang ngotot, seperti pelawak bolot.
Disisi lain program dari cagub-cawagub terpilih beredar kabar bahwa program mereka hendak dimasukkan ke anggaran APBD 2017 (yo mbok sing sabar toh pak, udah terpilih jadi sabarlah tunggu dilantik). Biarlah Ahok-Djarot menuntaskan kerjanya di sisa masa jabatan. Kan sudah dibilang Pak Ahok, kalau program tersebut diprioritaskan masuk APBD 2018. So, nyantai aja dulu.
Eh si bapak Prabowo malah sebut “…Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. Yang menghalangi itu siapa? Semua ada proses dan ada prosedurnya, tidak bisa main ngotot dan memaksa kehendak. Ucapan-ucapan seperti ini bisa jadi bomerang.
Password APBD gak bakal ditahan, jadi tidak usah takut. Tunggu waktunya dan ikuti prosedur yang berlaku. Dilantik juga belum, lebih baik yang terpilih memikirkan untuk meloloskan sandera politik islam jika memimpin nanti, yang cukup memuakkan belakangan ini, serta merealisasikan janji-janji di masa kampanye, agar rakyat tak didustai. Ambisi nafsu berkuasa bukan hanya terlihat saat kampanye, terlihat juga saat sudah terpilih.
Referensi opini : Kabar dari detik dan pustaka.
Sabar bro, oktober nanti berakhir jabatan Basuki, so sabar ya. [seword]
Bagaimana pun sebagai warga Negara Indonesia, saya harus tetap menghormati Beliau. Selain Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, secara tata krama, Beliau juga adalah orang yang dituakan dan selayaknya dihormati oleh kami-kami yang masih muda. Namun, belakangan ini ada yang mengganjal di benak saya perihal sikap Pak JK yang terkesan mendua.
Setidaknya ada dua momentum yang membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya kaki Pak JK ini ada di mana?
Pertama adalah bagaimana Beliau bertemu dengan Zakir Naik (ZN), tokoh sektarian garis keras wahabi yang bahkan di Negara asalnya sendiri merupakan seorang buronan. Pihak otoritas India telah menetapkan ZN terkait dengan jaringan terorisme di India. Pada November 2016, media lokal melaporkan bahwa badan investigasi nasional Negara India (NIA) telah menggerebek beberapa properti komersial dan residensial milik ZN.
Dari hasil penggerebekan tersebut, pejabat NIA menyita beberapa dokumen yang diduga menunjukkan keterlibatan Islamic Research Foundation (IRF), organisasi yang dipimpin ZN, dengan para calon milisi yang akan melakukan perjalanan ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.
Sekalipun kepada publik disampaikan bahwa Pak JK bertemu dengan ZN dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), namun mustahil memisahkan status Pak JK sebagai Wapres yang menemui tokoh kontroversial. Juga alasan yang disampaikan Sekretaris Wapres, Mohammad Oemar bahwa Pak JK tidak mengetahui lebih jauh tentang latar belakang ZN adalah suatu respons yang janggal. Masa dengan kapasitas Beliau sebagai Wapres tidak dapat memerintahkan jajarannya untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang orang yang akan ditemui?
Yang menjadi masalah dari pertemuan tersebut adalah konteks sosial-budaya dan keagamaan yang ada di Indonesia. Sudah bukan barang baru bahwa radikalisme sektarian keagamaan berkedok keislaman sedang berkembang secara terstruktur, sistematis dan masif di Indonesia. Mempublikasikan pertemuan Wapres sebagai orang nomor dua di Indonesia (juga mewakili wajah pemerintah) dengan salah satu tokoh radikalis hanya akan men-justifikasi keberadaan mereka. Para kaum radikalis akan makin tersulut semangatnya untuk menjalankan agenda mereka di Indonesia karena merasa didukung pemerintah. Tidak mungkin pihak Wapres tidak bisa membaca hingga ke titik ini.
Inilah yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, di manakah posisi Pak JK ketika kondisi bangsa sedang darurat radikalisme. Alm. KH. Hasyim Muzadi saja, salah satu tokoh cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia pernah menyatakan bahwa selain Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, ia juga sedang berada dalam kondisi darurat radikalisme. Dan radikalisme ini upaya, daya, tenaga dan tujuannya tidak pernah main-main untuk mendirikan Negara Khilafah Indonesia dan menggeser Pancasila.
Kedua yang menambah alasan saya terus mempertanyakan Pak JK adalah keterlibatan konglomerasinya di dalam agenda politik berbasis SARA di pilkada DKI Jakarta. Kalla Group dan Bosowa Group (milik adik ipar Pak JK, Aksa Mahmud) berada di belakang Anies-Sandi ketika mengikuti kontestasi pilkada DKI. Sudah banyak tulisan saya (juga penulis-penulis lain) yang membahas bagaimana keberadaan oposisi di DKI ini akan mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi. Bukan saja karena gubernur yang mereka usung adalah orang yang sudah terbukti tidak bisa bekerja sama dengan Presiden, pada kelompok oposisi ini juga banyak bercokol kelompok-kelompok yang terindikasi makar dan kaum radikal.
Selalu yang saya khawatirkan dari komposisi kelompok semacam ini adalah narasi mereka sudah terpola di sepanjang sejarah. Politikus ambisius, ditambah penyandang dana dan massa keagamaan sektarian-radikal yang militan adalah perpaduan ramuan yang mematikan di dalam catatan banyak bangsa di dunia. Setidaknya ketika kita ikuti pola runtuhnya Negara-negara timur tengah, kita akan bisa membaca jalur yang serupa yang sedang dibangun di Indonesia.
Maka dari itu, sekalipun mungkin dukungan Kalla dan Bosowa Group hanya merupakan langkah strategis untuk mengamankan bisnis keluarga, saya mohon Bapak pertimbangkan nasib bangsa kita ke depan. Karena anak cucu kita sendiri yang akan memakan buahnya. Apakah kita tega menanam bibit buah maja yang pahitnya nanti akan ditelan keturunan kita?
Rangkuman dari salah satu surat kabar yang menjabarkan kelompok-kelompok konglomerasi yang mendukung pasangan Anies-Sandi.
Salah satu program Anies-Sandi yang menurut saya akan menjadi nutrisi penggemukan ormas-ormas radikal adalah soal bagi-bagi dana APBD untuk setiap ormas. Program ini saya garis bawahi untuk benar-benar diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Selanjutnya titik yang harus kita waspadai adalah pilpres 2019 untuk yang terdekat, dan pilpres 2024. Kenapa 2024? Karena, jikalau pada skenario terbaik 2019 kembali dimenangkan oleh Pak Jokowi, maka pada 2024 kita (untuk sementara waktu) tidak memiliki figur kuat seperti Beliau lagi. Perhatikan saja, nama-nama mentereng dan tokoh senior yang sekarang sedang membangun tangga politik ada kubu sebelah mana? (PS, HT, TS, AB, dan yang lainnya).
Jikalau kita katakan “tenang, kita punya Ahok”. Jujur saja, sekalipun saya tidak mau pesimis, melihat pergerakan radikalis yang penetrasinya hingga ke kampung-kampung dan momentum pilkada di DKI Jakarta, maka dalam pandangan saya masyarakat kita belum siap. Terutama dalam menyikapi persoalan SARA.
Akhir kata dari saya bagi para Pembaca (Seword), dalam hati terdalam saya hanya bisa berdoa. Saya bukan siapa-siapa, hanya warga biasa yang rindu melihat bangsa saya untuk bangkit dan terbang. Dan saya yakin banyak Warga Negara Indonesia, apapun agama, kepercayaan, ras dan etnisnya merindukan hal yang sama.
Masakan Negara kita harus kembali terpuruk dan memasuki masa-masa tergelapnya hanya karena segelintir orang yang mau mengamankan kepentingan pribadinya? Apalagi jalan yang ditempuh adalah dengan menggunakan isu SARA. Masakan kita sampai hati mengorbankan masa depan anak cucu bangsa kita sendiri demi sedikit privasi? Tolong, janganlah tega.
admin 007
April 25, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Bagaimana pun sebagai warga Negara Indonesia, saya harus tetap menghormati Beliau. Selain Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, secara tata krama, Beliau juga adalah orang yang dituakan dan selayaknya dihormati oleh kami-kami yang masih muda. Namun, belakangan ini ada yang mengganjal di benak saya perihal sikap Pak JK yang terkesan mendua.
Setidaknya ada dua momentum yang membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya kaki Pak JK ini ada di mana?
Pertama adalah bagaimana Beliau bertemu dengan Zakir Naik (ZN), tokoh sektarian garis keras wahabi yang bahkan di Negara asalnya sendiri merupakan seorang buronan. Pihak otoritas India telah menetapkan ZN terkait dengan jaringan terorisme di India. Pada November 2016, media lokal melaporkan bahwa badan investigasi nasional Negara India (NIA) telah menggerebek beberapa properti komersial dan residensial milik ZN.
Dari hasil penggerebekan tersebut, pejabat NIA menyita beberapa dokumen yang diduga menunjukkan keterlibatan Islamic Research Foundation (IRF), organisasi yang dipimpin ZN, dengan para calon milisi yang akan melakukan perjalanan ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.
Sekalipun kepada publik disampaikan bahwa Pak JK bertemu dengan ZN dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), namun mustahil memisahkan status Pak JK sebagai Wapres yang menemui tokoh kontroversial. Juga alasan yang disampaikan Sekretaris Wapres, Mohammad Oemar bahwa Pak JK tidak mengetahui lebih jauh tentang latar belakang ZN adalah suatu respons yang janggal. Masa dengan kapasitas Beliau sebagai Wapres tidak dapat memerintahkan jajarannya untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang orang yang akan ditemui?
Yang menjadi masalah dari pertemuan tersebut adalah konteks sosial-budaya dan keagamaan yang ada di Indonesia. Sudah bukan barang baru bahwa radikalisme sektarian keagamaan berkedok keislaman sedang berkembang secara terstruktur, sistematis dan masif di Indonesia. Mempublikasikan pertemuan Wapres sebagai orang nomor dua di Indonesia (juga mewakili wajah pemerintah) dengan salah satu tokoh radikalis hanya akan men-justifikasi keberadaan mereka. Para kaum radikalis akan makin tersulut semangatnya untuk menjalankan agenda mereka di Indonesia karena merasa didukung pemerintah. Tidak mungkin pihak Wapres tidak bisa membaca hingga ke titik ini.
Inilah yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, di manakah posisi Pak JK ketika kondisi bangsa sedang darurat radikalisme. Alm. KH. Hasyim Muzadi saja, salah satu tokoh cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia pernah menyatakan bahwa selain Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, ia juga sedang berada dalam kondisi darurat radikalisme. Dan radikalisme ini upaya, daya, tenaga dan tujuannya tidak pernah main-main untuk mendirikan Negara Khilafah Indonesia dan menggeser Pancasila.
Kedua yang menambah alasan saya terus mempertanyakan Pak JK adalah keterlibatan konglomerasinya di dalam agenda politik berbasis SARA di pilkada DKI Jakarta. Kalla Group dan Bosowa Group (milik adik ipar Pak JK, Aksa Mahmud) berada di belakang Anies-Sandi ketika mengikuti kontestasi pilkada DKI. Sudah banyak tulisan saya (juga penulis-penulis lain) yang membahas bagaimana keberadaan oposisi di DKI ini akan mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi. Bukan saja karena gubernur yang mereka usung adalah orang yang sudah terbukti tidak bisa bekerja sama dengan Presiden, pada kelompok oposisi ini juga banyak bercokol kelompok-kelompok yang terindikasi makar dan kaum radikal.
Selalu yang saya khawatirkan dari komposisi kelompok semacam ini adalah narasi mereka sudah terpola di sepanjang sejarah. Politikus ambisius, ditambah penyandang dana dan massa keagamaan sektarian-radikal yang militan adalah perpaduan ramuan yang mematikan di dalam catatan banyak bangsa di dunia. Setidaknya ketika kita ikuti pola runtuhnya Negara-negara timur tengah, kita akan bisa membaca jalur yang serupa yang sedang dibangun di Indonesia.
Maka dari itu, sekalipun mungkin dukungan Kalla dan Bosowa Group hanya merupakan langkah strategis untuk mengamankan bisnis keluarga, saya mohon Bapak pertimbangkan nasib bangsa kita ke depan. Karena anak cucu kita sendiri yang akan memakan buahnya. Apakah kita tega menanam bibit buah maja yang pahitnya nanti akan ditelan keturunan kita?
Rangkuman dari salah satu surat kabar yang menjabarkan kelompok-kelompok konglomerasi yang mendukung pasangan Anies-Sandi.
Salah satu program Anies-Sandi yang menurut saya akan menjadi nutrisi penggemukan ormas-ormas radikal adalah soal bagi-bagi dana APBD untuk setiap ormas. Program ini saya garis bawahi untuk benar-benar diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Selanjutnya titik yang harus kita waspadai adalah pilpres 2019 untuk yang terdekat, dan pilpres 2024. Kenapa 2024? Karena, jikalau pada skenario terbaik 2019 kembali dimenangkan oleh Pak Jokowi, maka pada 2024 kita (untuk sementara waktu) tidak memiliki figur kuat seperti Beliau lagi. Perhatikan saja, nama-nama mentereng dan tokoh senior yang sekarang sedang membangun tangga politik ada kubu sebelah mana? (PS, HT, TS, AB, dan yang lainnya).
Jikalau kita katakan “tenang, kita punya Ahok”. Jujur saja, sekalipun saya tidak mau pesimis, melihat pergerakan radikalis yang penetrasinya hingga ke kampung-kampung dan momentum pilkada di DKI Jakarta, maka dalam pandangan saya masyarakat kita belum siap. Terutama dalam menyikapi persoalan SARA.
Akhir kata dari saya bagi para Pembaca (Seword), dalam hati terdalam saya hanya bisa berdoa. Saya bukan siapa-siapa, hanya warga biasa yang rindu melihat bangsa saya untuk bangkit dan terbang. Dan saya yakin banyak Warga Negara Indonesia, apapun agama, kepercayaan, ras dan etnisnya merindukan hal yang sama.
Masakan Negara kita harus kembali terpuruk dan memasuki masa-masa tergelapnya hanya karena segelintir orang yang mau mengamankan kepentingan pribadinya? Apalagi jalan yang ditempuh adalah dengan menggunakan isu SARA. Masakan kita sampai hati mengorbankan masa depan anak cucu bangsa kita sendiri demi sedikit privasi? Tolong, janganlah tega.
Oleh: Denny Siregar
Apa yang akan terjadi pada Pilpres 2019 nanti ?
Mari kita lihat bahwa pertarungan 2019 akan sama dengan 2014. Disana hanya akan ada dua kekuatan besar yaitu Prabowo dan Jokowi.
Kenapa begitu ? Apakah tidak ada calon lain selain mereka ?
Tentu ada. Tetapi tidak akan muncul atau dimunculkan. Karena memang disainnya adalah membangun dua kekuatan besar lalu membenturkannya.
Sebenarmya Pilgub Jakarta kemaren adalah contoh kecil Pilpres nanti. Isu-isu agama akan kembali dimainkan dengan menggunakan masjid-masjid. Kali ini temanya adalah Islam vs PKI.
Jokowi pelan-pelan akan di stigmakan sebagai PKI.
Meskipun serangan ini mungkin bukan serangan langsung ke pribadi beliau, tetapi ini akan menghantam orang2 disekitar beliau. Jokowi dikelilingi orang2 PKI, begitu isu besarnya. Dan genderang perang ini sudah dibangun mulai sekarang melalui ceramah, di masjid, pengajian dsbnya.
Prabowo akan memainkan kembali isu sebagai muslim, terutama ketika dibelakangnya dia adalah Islam garis keras yang tidak perduli siapa pemimpinnya yang penting yang mudah ditunggangi. Persis seperti Ahok, yang dicari adalah momentum kesalahan Jokowi dan dibangun untuk memunculkan demo-demo besar.
Kali ini untuk meluncurkan demo akan jauh lebih mudah. Penguasaan Jakarta dengan menangnya Anies Sandi adalah keuntungan utama. Masjid Istiqlal akan dijadikan sebagai simbol perlawanan dan memudahkan pendemo dari berbagai wilayah menginap disana.
Seperti Ahok juga, Jokowi akan dihadapkan pada dua pilihan simalakama.
Jika kalah, maka negara kembali akan dikuasai para mafia dan sistem yang sudah dibangun susah payah hancur seketika.
Jika menang, maka kemenangan itu tidak akan diterima lapang dada. Mereka akan berteriak, "Jokowi tidak mungkin menang kecuali main curang.." Persis pilgub Jakarta, kan ?
Beberapa partai yang awalnya berkoalisi dengan Jokowi dan PDIP akan pecah dan merapatkan barisan dengan Gerindra dan PKS. Terutama Golkar yang sekarang sedang terpecah dua. Juga PPP yang sudah merapat ke Gerindra. Nasdem liat-liat mana yang menguntungkan. Hanura tetap setia.
Pilpres 2019 akan menjadi pilpres terkeras yang kita lalui. Terutama karena disana banyak kepentingan yang saling berbenturan. Mulai penguasa, pengusaha, politikus dan tentara. Kemungkinan besar tentara akan mulai terpecah sesudah pilpres ini..
Ada yang bermain, ada yang memanfaatkan, ada yang mengamati dan yang paling berbahaya adalah yang menjadi penunggang setia.
Mereka yang nanti bertempur di pilpres, tidak sadar bahwa mereka sedang memainkan bola api besar yang panas sekali. Pikiran para politikus ini pendek, yang penting merebut kekuasaan tanpa melihat bahaya ke depan bahwa ada penunggan gelap di punggung mereka dengan jubah KHILAFAH.
Konsultan politik yang kemaren bermain permainan berbahaya dengan menggunakan masjid sebagai alat politik dan propaganda, juga tidak sadar bahwa ia sedang membangkitkan monster pelan-pelan.
Yang ada di pikirannya hanya uang dan bagaimana calon yang diusungnya menang. Tidak pernah berfikir bahwa apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan besar yang akan disesalinya kemudian..
Semua elemen nasionalis harus duduk mulai sekarang dan memikirkan langkah apa yang harus dilakukan.
Sementara ini cuma Banser dan Ansor yang tampak aktif mencegat keberadaan HTI dimana-mana dengan logistik yang kurang. Belum lagi harus menghadapi FPI, FUI, MIUMI dan lain2 yang tidak kalah ganasnya..
Pemerintahan Jokowi sekarang ini memang kelhatan sekali berada pada posisi bimbang. Jika si Islam garis keras dihantam, mereka akan teriak HAM. Jika didiamkan, mereka merasa bahwa mereka mendapat peluang.
Si garis keras ini memang pengecut sekali.
Mereka selalu bersembunyi dibaik kata "Islam dan Muslim". Kalau diatas angin, mereka gagah berkoar, "Kami umat muslim mayoritas.." Tapi kalau terpojok tereaknya beda, "Sesama muslim bersaudara, jangan kami diadu domba dengan NU wahai syiah.."
Apa yang saya paparkan hanya berupa kemungkinan dengan melihat pola yang sama yang mereka lakukan di Suriah dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga..
Salam secangkir kopi...
(Sumber: dennysiregar,com)
admin 007
April 25, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Oleh: Denny Siregar
Apa yang akan terjadi pada Pilpres 2019 nanti ?
Mari kita lihat bahwa pertarungan 2019 akan sama dengan 2014. Disana hanya akan ada dua kekuatan besar yaitu Prabowo dan Jokowi.
Kenapa begitu ? Apakah tidak ada calon lain selain mereka ?
Tentu ada. Tetapi tidak akan muncul atau dimunculkan. Karena memang disainnya adalah membangun dua kekuatan besar lalu membenturkannya.
Sebenarmya Pilgub Jakarta kemaren adalah contoh kecil Pilpres nanti. Isu-isu agama akan kembali dimainkan dengan menggunakan masjid-masjid. Kali ini temanya adalah Islam vs PKI.
Jokowi pelan-pelan akan di stigmakan sebagai PKI.
Meskipun serangan ini mungkin bukan serangan langsung ke pribadi beliau, tetapi ini akan menghantam orang2 disekitar beliau. Jokowi dikelilingi orang2 PKI, begitu isu besarnya. Dan genderang perang ini sudah dibangun mulai sekarang melalui ceramah, di masjid, pengajian dsbnya.
Prabowo akan memainkan kembali isu sebagai muslim, terutama ketika dibelakangnya dia adalah Islam garis keras yang tidak perduli siapa pemimpinnya yang penting yang mudah ditunggangi. Persis seperti Ahok, yang dicari adalah momentum kesalahan Jokowi dan dibangun untuk memunculkan demo-demo besar.
Kali ini untuk meluncurkan demo akan jauh lebih mudah. Penguasaan Jakarta dengan menangnya Anies Sandi adalah keuntungan utama. Masjid Istiqlal akan dijadikan sebagai simbol perlawanan dan memudahkan pendemo dari berbagai wilayah menginap disana.
Seperti Ahok juga, Jokowi akan dihadapkan pada dua pilihan simalakama.
Jika kalah, maka negara kembali akan dikuasai para mafia dan sistem yang sudah dibangun susah payah hancur seketika.
Jika menang, maka kemenangan itu tidak akan diterima lapang dada. Mereka akan berteriak, "Jokowi tidak mungkin menang kecuali main curang.." Persis pilgub Jakarta, kan ?
Beberapa partai yang awalnya berkoalisi dengan Jokowi dan PDIP akan pecah dan merapatkan barisan dengan Gerindra dan PKS. Terutama Golkar yang sekarang sedang terpecah dua. Juga PPP yang sudah merapat ke Gerindra. Nasdem liat-liat mana yang menguntungkan. Hanura tetap setia.
Pilpres 2019 akan menjadi pilpres terkeras yang kita lalui. Terutama karena disana banyak kepentingan yang saling berbenturan. Mulai penguasa, pengusaha, politikus dan tentara. Kemungkinan besar tentara akan mulai terpecah sesudah pilpres ini..
Ada yang bermain, ada yang memanfaatkan, ada yang mengamati dan yang paling berbahaya adalah yang menjadi penunggang setia.
Mereka yang nanti bertempur di pilpres, tidak sadar bahwa mereka sedang memainkan bola api besar yang panas sekali. Pikiran para politikus ini pendek, yang penting merebut kekuasaan tanpa melihat bahaya ke depan bahwa ada penunggan gelap di punggung mereka dengan jubah KHILAFAH.
Konsultan politik yang kemaren bermain permainan berbahaya dengan menggunakan masjid sebagai alat politik dan propaganda, juga tidak sadar bahwa ia sedang membangkitkan monster pelan-pelan.
Yang ada di pikirannya hanya uang dan bagaimana calon yang diusungnya menang. Tidak pernah berfikir bahwa apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan besar yang akan disesalinya kemudian..
Semua elemen nasionalis harus duduk mulai sekarang dan memikirkan langkah apa yang harus dilakukan.
Sementara ini cuma Banser dan Ansor yang tampak aktif mencegat keberadaan HTI dimana-mana dengan logistik yang kurang. Belum lagi harus menghadapi FPI, FUI, MIUMI dan lain2 yang tidak kalah ganasnya..
Pemerintahan Jokowi sekarang ini memang kelhatan sekali berada pada posisi bimbang. Jika si Islam garis keras dihantam, mereka akan teriak HAM. Jika didiamkan, mereka merasa bahwa mereka mendapat peluang.
Si garis keras ini memang pengecut sekali.
Mereka selalu bersembunyi dibaik kata "Islam dan Muslim". Kalau diatas angin, mereka gagah berkoar, "Kami umat muslim mayoritas.." Tapi kalau terpojok tereaknya beda, "Sesama muslim bersaudara, jangan kami diadu domba dengan NU wahai syiah.."
Apa yang saya paparkan hanya berupa kemungkinan dengan melihat pola yang sama yang mereka lakukan di Suriah dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga..
Salam secangkir kopi...
(Sumber: dennysiregar,com)
Padahal kalau ditelusuri bisnis para taipan di atas itu berkibar karena ada fasilitas dari Cendana dan tidak ada hubungan dekat dengan Jokowi maupun Ahok. Nyatanya tuduhan 9 Naga itu tak pernah terbukti sampai sekarang, bahkan kemenangan Anies-Sandi kemarin justru membuka kedok 9 Naga itu mendukung siapa? Kemenangan Anies-Sandi itu kemenangan yang dipaksakan dengan cara-cara yang tidak fair dan gentelmen. Mereka menang dengan membelenggu Ahok dengan tuduhan mengada-ada lewat demo "Ahok Menista Agama, Ulama, Alquran", agar mereka bisa leluasa kampanye dan Ahok sibuk di pengadilan hingga tidak bisa konsentrasi dalam bekerja.Nyatanya tuduhan 9 Naga itu yang mendukung pembiayaan Anies-Sandi dan nama-nama di atas sebagian besar ada di belakang Paslon 3. Artinya tuduhan mereka sebenarnya untuk membuka kedok mereka sendiri.
Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku
Dulu waktu Pilpres 2014 dihembuskan oleh kelompok cingkrang otaknya dengan isu kalau Jokowi didukung 9 Taipan yang mereka sebut dengan julukan 9 Naga sebagai penyandang dana dari etnis cina.
Hal serupa juga disebarkan kembali saat Pilkada DKI Jakarta 2017 bahwa Ahok didukung 9 Naga yang kelak akan menguasai Jakarta, bahkan akan menguasai Indonesia. Siapa saja pebisnis cina yang mereka tuduhkan itu?
1. Tommy Winata
2. Sugianto (Aguan),
3. Arief Prihatna (Cocong)
4. Edi Winata
5. Kwee Haryadi kumala (A Sie)
6. Cahyadi Kumala (Sui Teng)
7. Hari Tanoe Soedibyo
8. Iwan Cahyadi Karsa (Eng Tiong)
9. Johnny Kesuma
Padahal kalau ditelusuri bisnis para taipan di atas itu berkibar karena ada fasilitas dari Cendana dan tidak ada hubungan dekat dengan Jokowi maupun Ahok. Nyatanya tuduhan 9 Naga itu tak pernah terbukti sampai sekarang, bahkan kemenangan Anies-Sandi kemarin justru membuka kedok 9 Naga itu mendukung siapa?
Kemenangan Anies-Sandi itu kemenangan yang dipaksakan dengan cara-cara yang tidak fair dan gentelmen. Mereka menang dengan membelenggu Ahok dengan tuduhan mengada-ada lewat demo "Ahok Menista Agama, Ulama, Alquran", agar mereka bisa leluasa kampanye dan Ahok sibuk di pengadilan hingga tidak bisa konsentrasi dalam bekerja.
Nyatanya tuduhan 9 Naga itu yang mendukung pembiayaan Anies-Sandi dan nama-nama di atas sebagian besar ada di belakang Paslon 3. Artinya tuduhan mereka sebenarnya untuk membuka kedok mereka sendiri.
Teriak-teriak kalau Anies-Sandi kalah pasti DICURANGI, padahal faktanya mereka memang bermain curang agar tidak dituduh maling makanya teriak maling, maling duluan. Begitu juga dengan isu 9 Naga tadi, justru mereka di belakangnya sambil kasak-kusuk membuat perjanjian bila ingin Anies-Sandi menang telak!
Dan aksi-aksi TIGA ANGKA itu sebagian dari strategi cantik dari 9 Naga keturunan Tionghoa itu. Mereka bisa membayar siapa saja, tak perduli agamanya apa, jabatannya apa, uang yang berkuasa.Jadi kemenangan Anies-Sandi itu sudah membuka kedok mereka sekaligus memberi pelajaran bagi kita, bahwa para Taipan itu tetap NGAKAK walau kaum ONTA teriak-teriak USIR CINA, ANTEK ASENG, dan segala penistaan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia ini.
Karena faktanya : 9 Naga Membayar 9 Onta Untuk Menipu 9 Juta Keledai
9 Naga adalah para Taipan yang sudah muncul di balik pesta kemenangan Anies-Sandi kemarin.
9 Onta adalah para tokoh-tokoh berkedok agama yang terlibat aksi-aksi tiga angka kemarin.
9 Juta Keledai adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang berhasil dibayar murah untuk HURA HURA HURU HARA di Jakarta kemarin.
Dan saya sudah pernah menuliskan prediksi kekalahan Ahok di Web Redaksi Indonesia ini dengan berbagai analisa yang ternyata hasilnya benar. Ahok kalah mutlak! Dan yang menang adalah 9 Naga tersebut, Anies-Sandi berikut partai pendukungnya adalah wayangnya mereka saja, para Taipan itulah dalang sebenarnya. [redaksindonesia]
admin 007
April 25, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Padahal kalau ditelusuri bisnis para taipan di atas itu berkibar karena ada fasilitas dari Cendana dan tidak ada hubungan dekat dengan Jokowi maupun Ahok. Nyatanya tuduhan 9 Naga itu tak pernah terbukti sampai sekarang, bahkan kemenangan Anies-Sandi kemarin justru membuka kedok 9 Naga itu mendukung siapa? Kemenangan Anies-Sandi itu kemenangan yang dipaksakan dengan cara-cara yang tidak fair dan gentelmen. Mereka menang dengan membelenggu Ahok dengan tuduhan mengada-ada lewat demo "Ahok Menista Agama, Ulama, Alquran", agar mereka bisa leluasa kampanye dan Ahok sibuk di pengadilan hingga tidak bisa konsentrasi dalam bekerja.Nyatanya tuduhan 9 Naga itu yang mendukung pembiayaan Anies-Sandi dan nama-nama di atas sebagian besar ada di belakang Paslon 3. Artinya tuduhan mereka sebenarnya untuk membuka kedok mereka sendiri.
Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku
Dulu waktu Pilpres 2014 dihembuskan oleh kelompok cingkrang otaknya dengan isu kalau Jokowi didukung 9 Taipan yang mereka sebut dengan julukan 9 Naga sebagai penyandang dana dari etnis cina.
Hal serupa juga disebarkan kembali saat Pilkada DKI Jakarta 2017 bahwa Ahok didukung 9 Naga yang kelak akan menguasai Jakarta, bahkan akan menguasai Indonesia. Siapa saja pebisnis cina yang mereka tuduhkan itu?
1. Tommy Winata
2. Sugianto (Aguan),
3. Arief Prihatna (Cocong)
4. Edi Winata
5. Kwee Haryadi kumala (A Sie)
6. Cahyadi Kumala (Sui Teng)
7. Hari Tanoe Soedibyo
8. Iwan Cahyadi Karsa (Eng Tiong)
9. Johnny Kesuma
Padahal kalau ditelusuri bisnis para taipan di atas itu berkibar karena ada fasilitas dari Cendana dan tidak ada hubungan dekat dengan Jokowi maupun Ahok. Nyatanya tuduhan 9 Naga itu tak pernah terbukti sampai sekarang, bahkan kemenangan Anies-Sandi kemarin justru membuka kedok 9 Naga itu mendukung siapa?
Kemenangan Anies-Sandi itu kemenangan yang dipaksakan dengan cara-cara yang tidak fair dan gentelmen. Mereka menang dengan membelenggu Ahok dengan tuduhan mengada-ada lewat demo "Ahok Menista Agama, Ulama, Alquran", agar mereka bisa leluasa kampanye dan Ahok sibuk di pengadilan hingga tidak bisa konsentrasi dalam bekerja.
Nyatanya tuduhan 9 Naga itu yang mendukung pembiayaan Anies-Sandi dan nama-nama di atas sebagian besar ada di belakang Paslon 3. Artinya tuduhan mereka sebenarnya untuk membuka kedok mereka sendiri.
Teriak-teriak kalau Anies-Sandi kalah pasti DICURANGI, padahal faktanya mereka memang bermain curang agar tidak dituduh maling makanya teriak maling, maling duluan. Begitu juga dengan isu 9 Naga tadi, justru mereka di belakangnya sambil kasak-kusuk membuat perjanjian bila ingin Anies-Sandi menang telak!
Dan aksi-aksi TIGA ANGKA itu sebagian dari strategi cantik dari 9 Naga keturunan Tionghoa itu. Mereka bisa membayar siapa saja, tak perduli agamanya apa, jabatannya apa, uang yang berkuasa.Jadi kemenangan Anies-Sandi itu sudah membuka kedok mereka sekaligus memberi pelajaran bagi kita, bahwa para Taipan itu tetap NGAKAK walau kaum ONTA teriak-teriak USIR CINA, ANTEK ASENG, dan segala penistaan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia ini.
Karena faktanya : 9 Naga Membayar 9 Onta Untuk Menipu 9 Juta Keledai
9 Naga adalah para Taipan yang sudah muncul di balik pesta kemenangan Anies-Sandi kemarin.
9 Onta adalah para tokoh-tokoh berkedok agama yang terlibat aksi-aksi tiga angka kemarin.
9 Juta Keledai adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang berhasil dibayar murah untuk HURA HURA HURU HARA di Jakarta kemarin.
Dan saya sudah pernah menuliskan prediksi kekalahan Ahok di Web Redaksi Indonesia ini dengan berbagai analisa yang ternyata hasilnya benar. Ahok kalah mutlak! Dan yang menang adalah 9 Naga tersebut, Anies-Sandi berikut partai pendukungnya adalah wayangnya mereka saja, para Taipan itulah dalang sebenarnya. [redaksindonesia]
