Home »
Penelusuran ekonomi
Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.
Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.
Penyusunan APBD DKI
Ahok menjelaskan bila mereka berbicara mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota DKI Jakarta. Ahok mengatakan bahwa dirinya mengajak Anies beserta dengan tim anggarannya supaya bisa turut mengetahui proses penyusunan anggaran tersebut.
"Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBD Perubahan saya yang susun, tentu kita mesti duduk bareng. Ini mesti disampaikan ke partai pendukungnya jangan sampai nanti deadlock," terang Ahok seperti disalin ItuSalah.com di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok mengharapkan untuk DPRD DKI Jakarta juga turut mendukung proses penyusunan APBD DKI Jakarta nanti. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada muncul pokir-pokir yang bukan diperuntukan untuk kepentingan rakyat di APBD-P Tahun 2017 dan APBD DKI 2018 mendatang.
Ahok peduli nasib Anies-Sandi
Selain itu, Ahok juga tak ingin nantinya Anies dan Sandiaga Uno mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-programnya saat kampanye kemarin akibat tak masuk ke dalam APBD.
Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.
Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.
"Saya sudah minta tim anggaran Pak Anies kirim ke sini deh. Kan kita open data, kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat, supaya begitu ( Anies-Sandi) masuk, bisa memenuhi janji-janjinya," tegas Ahok.
Seperti diketahui bahwa Ahok sering berselisih pendapat dengan para pejabat di DPRD DKI setiap kali dilakukan penyusunan APBD.
Bahkan, pembahasan APBD pernah sampai deadlock pada tahun 2015 kemarin. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya bisa menggunakan APBD dengan menggunakan pergub, bukan perda.
Ia menjelaskan bahwa dirinya tetap berani membuat pembahasan APBD yang berujung pada deadlock lagi kalau pihak dari DPRD DKI masih meminta banyak pokir, tapi Ia memikirkan nasib Anies-Sandi nantinya.
"Tapi kasihan Pak Anies kan," terang Ahok.
KUA PPAS
Sebenarnya, APBD DKI 2018 sudah dapat dimulai sejak bulan ini dengan bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sedangkan untuk APBD Perubahan juga bakal segera didiskusikan.
Tetapi, karena masa pemerintahan Ahok-Djarot masih berlanjut hingga Oktober 2018, Anies-Sandi pun belum dapat turun tangan langsung untuk menyusun APBD itu.
Ahok mengajak Anies agar bisa duduk bersama di dalam proses penyusunan supaya janji politik Anies-Sandi bisa diwujudkan nantinya.
(kompas,itusalah.com,berita.hbh)
admin 007
April 25, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.
Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.
Penyusunan APBD DKI
Ahok menjelaskan bila mereka berbicara mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota DKI Jakarta. Ahok mengatakan bahwa dirinya mengajak Anies beserta dengan tim anggarannya supaya bisa turut mengetahui proses penyusunan anggaran tersebut.
"Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBD Perubahan saya yang susun, tentu kita mesti duduk bareng. Ini mesti disampaikan ke partai pendukungnya jangan sampai nanti deadlock," terang Ahok seperti disalin ItuSalah.com di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok mengharapkan untuk DPRD DKI Jakarta juga turut mendukung proses penyusunan APBD DKI Jakarta nanti. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada muncul pokir-pokir yang bukan diperuntukan untuk kepentingan rakyat di APBD-P Tahun 2017 dan APBD DKI 2018 mendatang.
Ahok peduli nasib Anies-Sandi
Selain itu, Ahok juga tak ingin nantinya Anies dan Sandiaga Uno mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-programnya saat kampanye kemarin akibat tak masuk ke dalam APBD.
Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.
Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.
"Saya sudah minta tim anggaran Pak Anies kirim ke sini deh. Kan kita open data, kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat, supaya begitu ( Anies-Sandi) masuk, bisa memenuhi janji-janjinya," tegas Ahok.
Seperti diketahui bahwa Ahok sering berselisih pendapat dengan para pejabat di DPRD DKI setiap kali dilakukan penyusunan APBD.
Bahkan, pembahasan APBD pernah sampai deadlock pada tahun 2015 kemarin. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya bisa menggunakan APBD dengan menggunakan pergub, bukan perda.
Ia menjelaskan bahwa dirinya tetap berani membuat pembahasan APBD yang berujung pada deadlock lagi kalau pihak dari DPRD DKI masih meminta banyak pokir, tapi Ia memikirkan nasib Anies-Sandi nantinya.
"Tapi kasihan Pak Anies kan," terang Ahok.
KUA PPAS
Sebenarnya, APBD DKI 2018 sudah dapat dimulai sejak bulan ini dengan bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sedangkan untuk APBD Perubahan juga bakal segera didiskusikan.
Tetapi, karena masa pemerintahan Ahok-Djarot masih berlanjut hingga Oktober 2018, Anies-Sandi pun belum dapat turun tangan langsung untuk menyusun APBD itu.
Ahok mengajak Anies agar bisa duduk bersama di dalam proses penyusunan supaya janji politik Anies-Sandi bisa diwujudkan nantinya.
(kompas,itusalah.com,berita.hbh)
Perebutan PT Freeport oleh pemerintah Indonesia tampaknya berhasil, terbukti dengan dijualnya dan disetujuinya kesepatakan bahwa Indonesia harus memiliki 51% atau lebih saham PT Freeport untuk menjaga kedaultan bangsa, hal itu telah terjadi, dan tentunya hanya presiden Jokowi yang berani memperlakukan dan melawan Freeport yang sudah lama bercokol di Indonesia ini, meski tidak seluruhnya, ini merupakan langkah besar bagi pemilikan seluruh aset Freeport Nantinya, silahkan disimak dan dibagikan sepasnya,
PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Mereka (Freeport Indonesia) menerima,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di rapat kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Jonan menjelaskan divestasi 51 persen dari IUPK tidak melanggar aturan. Karena Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991 juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.
“Divestasi itu ada juga tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya tahun 91,” jelas Jonan.
Pada pelaksanaannya, saham Freeport akan mengikuti skema yang ada di PP no.1 tahun 2017. Selain itu juga harus melihat kesiapan dari pemerintah saat penawaran dimulai.
“Ini harus jalan 51 persen. Eksekusinya tergantung PP no 1 dan kesiapan pemerintah,” ungkap Jonan.
Jonan menambahkan penawaran saham Freeport dimulai kepada pemerintah pusat. Jika tidak mampu diserahkan kepada pemerintah daerah atau ke swasta nasional, dan opsi terakhir dijual di Bursa Efek Indonesia.
“Ini akan divestasi ke pemerintah pusat, kalau enggak ke pemerintah daerah, kalau enggak ke swatsa, bursa dan lain-lain,” papar Jonan. (sayed) [kbrpol]
admin 007
March 31, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Perebutan PT Freeport oleh pemerintah Indonesia tampaknya berhasil, terbukti dengan dijualnya dan disetujuinya kesepatakan bahwa Indonesia harus memiliki 51% atau lebih saham PT Freeport untuk menjaga kedaultan bangsa, hal itu telah terjadi, dan tentunya hanya presiden Jokowi yang berani memperlakukan dan melawan Freeport yang sudah lama bercokol di Indonesia ini, meski tidak seluruhnya, ini merupakan langkah besar bagi pemilikan seluruh aset Freeport Nantinya, silahkan disimak dan dibagikan sepasnya,
PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Mereka (Freeport Indonesia) menerima,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di rapat kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Jonan menjelaskan divestasi 51 persen dari IUPK tidak melanggar aturan. Karena Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991 juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.
“Divestasi itu ada juga tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya tahun 91,” jelas Jonan.
Pada pelaksanaannya, saham Freeport akan mengikuti skema yang ada di PP no.1 tahun 2017. Selain itu juga harus melihat kesiapan dari pemerintah saat penawaran dimulai.
“Ini harus jalan 51 persen. Eksekusinya tergantung PP no 1 dan kesiapan pemerintah,” ungkap Jonan.
Jonan menambahkan penawaran saham Freeport dimulai kepada pemerintah pusat. Jika tidak mampu diserahkan kepada pemerintah daerah atau ke swasta nasional, dan opsi terakhir dijual di Bursa Efek Indonesia.
“Ini akan divestasi ke pemerintah pusat, kalau enggak ke pemerintah daerah, kalau enggak ke swatsa, bursa dan lain-lain,” papar Jonan. (sayed) [kbrpol]
Kalau kemarin penulis menulis tentang bu Susi Pudjiastuti dan bertanya “siapa yang gak kenal bu Susi Pudjiastuti?”,
Maka hari ini penulis ingin bertanya kembali, siapa yang gak kenal bu Sri Mulyani? Sama halnya dengan bu Susi, semua pasti tahu. Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada era pemerintahan SBY (2005 – 2010) dan Jokowi (2016 – sekarang). Yang sebelumnya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia, meninggalkan posisinya untuk kembali mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia.
Tindak tanduk bu Sri Mulyani selama memegang jabatan Menteri Keuangan pun patut diancungi jempol, luar biasa! Baru 6 hari menjabat saja, Sri Mulyani sudah memotong dana sebesar Rp 133,8 triliun yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, tak cukup disitu, Tax Amnesty untuk membabat habis para pengusaha kaya nan raya yang selama ini “bermain-main” dengan pajak pun dilakukan. Salut. Tentu dengan hasil yang luar biasa, banyak pengusaha yang mengaku dosa dan hidup tenang sekarang.
“Pak Rosan (Ketua Umum Kadin) hari ini bawa sesepuh juga. Kalau masalah pajak turun gunung semuanya. Karena kalau enggak turun, saya yang datangi gunungnya. Saya yakin ini (kehadiran pengusaha Kadin) akan sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada akhirnya akan berguna bagi seluruh jajaran pengusaha Indonesia untuk melihat berbagai peluang dan tambah kesempatan kerja,” kata Sri Mulyani kala itu.
Belum lagi kebijakan serta keganasannya yang menendang JP Morgan Chase Bank sebagai salah satu bank yang dapat menampung dana Tax Amnesty, hal sederhana, karena JP Morgan berani mengusik teritorial Sri Mulyani dalam menata perekonomian Indonesia, tidak sejalan untuk kemajuan Indonesia maka harus out. Sri Mulyani juga melakukan upaya menjaga kestabilan keuangan Indonesia pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump dari kebijakan proteksionis yang dilakukan Trump, dengan menstrategikan penggenjotan di bidang investasi maka dapat memperkuatan perekonomian Indonesia.
“Kita harus memperkuat ekonomi domestik. Makanya sumber pertumbuhan ekonomi, yakni investasi perlu kembali didorong supaya makin berimbang dengan sisi konsumsi. Kita berharap prospek pertumbuhan dari semua sektor investasi, apakah perbankan, pasar modal, BUMN, atau pemerintah sendiri akan ditingkatkan dan diperkuat sehingga menciptakan daya tahan terhadap ketidakpastian ekonomi dari negara lain. Untuk investasi, kita punya kemampuan untuk meng-attrack investor. Ada tren positif realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN),” jelas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Terbaik di Asia
Dunia Internasional juga diguncang oleh ibu yang satu ini, bagaimana tidak, dirinya dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia tahun 2017 oleh Finance Asia, bersama Menteri Keuangan Korea Selatan Yoo Il-ho dan Menteri Keuangan Filipina Carlos Garcia Dominguez juga berhasil masuk dalam posisi tiga besar. Sri Mulyani dalam hal ini menunjukan dedikasi yang tinggi dan keuletan membenahi perekonomian Indonesia. Perbaikan sistem pajak, penguatan perekonomian Indonesia yang melemah di awal tahun 2016 serta mampu mengurangi target defisit fiskal yang diprediksi menembus angka 3 persen.
“Di enam bulan pertama 2016, pemerintah Indonesia kewalahan. Pendapatan pemerintah turun 5 persen dan kemungkinan adanya defisit fiskal hingga 3 persen tampak nyata. Namun setelah Sri Mulyani duduk di kursi Menteri Keuangan, pemerintah mampu memperbaiki keadaan hingga pada akhir 2016 defisit fiskal hanya 2,5 persen dari PDB,” tulis laporan tersebut.
Sri Mulyani berhasil mengalahkan 7 kandidat lainnya, yang sebelumnya terdapat 10 kandidat Menteri Keuangan terbaik di Asia :
Sri Mulyani – Indonesia
Arun Jaltley – India
Yoo Il-ho – Korea Selatan
Carlos Dominguez – Filipina
Lou Jiwei – China
Heng Swee Keat – Singapura
Sheu Yu-Jer – Taiwan
John Tsang – Hong Kong
Scott Morrison – Australia
Najib Razak – Malaysia
Selain itu, Sri Mulyani juga mendapatkan penghargaan Upakarti Artheswara Adhikarana, yaitu penghargaan sebagai arsitek kebijakan ekonomi dalam beberapa masa kepresidenan Indonesia dari UNNES (Universitas Negeri Semarang).
admin 007
March 31, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Kalau kemarin penulis menulis tentang bu Susi Pudjiastuti dan bertanya “siapa yang gak kenal bu Susi Pudjiastuti?”,
Maka hari ini penulis ingin bertanya kembali, siapa yang gak kenal bu Sri Mulyani? Sama halnya dengan bu Susi, semua pasti tahu. Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada era pemerintahan SBY (2005 – 2010) dan Jokowi (2016 – sekarang). Yang sebelumnya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia, meninggalkan posisinya untuk kembali mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia.
Tindak tanduk bu Sri Mulyani selama memegang jabatan Menteri Keuangan pun patut diancungi jempol, luar biasa! Baru 6 hari menjabat saja, Sri Mulyani sudah memotong dana sebesar Rp 133,8 triliun yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, tak cukup disitu, Tax Amnesty untuk membabat habis para pengusaha kaya nan raya yang selama ini “bermain-main” dengan pajak pun dilakukan. Salut. Tentu dengan hasil yang luar biasa, banyak pengusaha yang mengaku dosa dan hidup tenang sekarang.
“Pak Rosan (Ketua Umum Kadin) hari ini bawa sesepuh juga. Kalau masalah pajak turun gunung semuanya. Karena kalau enggak turun, saya yang datangi gunungnya. Saya yakin ini (kehadiran pengusaha Kadin) akan sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada akhirnya akan berguna bagi seluruh jajaran pengusaha Indonesia untuk melihat berbagai peluang dan tambah kesempatan kerja,” kata Sri Mulyani kala itu.
Belum lagi kebijakan serta keganasannya yang menendang JP Morgan Chase Bank sebagai salah satu bank yang dapat menampung dana Tax Amnesty, hal sederhana, karena JP Morgan berani mengusik teritorial Sri Mulyani dalam menata perekonomian Indonesia, tidak sejalan untuk kemajuan Indonesia maka harus out. Sri Mulyani juga melakukan upaya menjaga kestabilan keuangan Indonesia pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump dari kebijakan proteksionis yang dilakukan Trump, dengan menstrategikan penggenjotan di bidang investasi maka dapat memperkuatan perekonomian Indonesia.
“Kita harus memperkuat ekonomi domestik. Makanya sumber pertumbuhan ekonomi, yakni investasi perlu kembali didorong supaya makin berimbang dengan sisi konsumsi. Kita berharap prospek pertumbuhan dari semua sektor investasi, apakah perbankan, pasar modal, BUMN, atau pemerintah sendiri akan ditingkatkan dan diperkuat sehingga menciptakan daya tahan terhadap ketidakpastian ekonomi dari negara lain. Untuk investasi, kita punya kemampuan untuk meng-attrack investor. Ada tren positif realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN),” jelas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Terbaik di Asia
Dunia Internasional juga diguncang oleh ibu yang satu ini, bagaimana tidak, dirinya dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia tahun 2017 oleh Finance Asia, bersama Menteri Keuangan Korea Selatan Yoo Il-ho dan Menteri Keuangan Filipina Carlos Garcia Dominguez juga berhasil masuk dalam posisi tiga besar. Sri Mulyani dalam hal ini menunjukan dedikasi yang tinggi dan keuletan membenahi perekonomian Indonesia. Perbaikan sistem pajak, penguatan perekonomian Indonesia yang melemah di awal tahun 2016 serta mampu mengurangi target defisit fiskal yang diprediksi menembus angka 3 persen.
“Di enam bulan pertama 2016, pemerintah Indonesia kewalahan. Pendapatan pemerintah turun 5 persen dan kemungkinan adanya defisit fiskal hingga 3 persen tampak nyata. Namun setelah Sri Mulyani duduk di kursi Menteri Keuangan, pemerintah mampu memperbaiki keadaan hingga pada akhir 2016 defisit fiskal hanya 2,5 persen dari PDB,” tulis laporan tersebut.
Sri Mulyani berhasil mengalahkan 7 kandidat lainnya, yang sebelumnya terdapat 10 kandidat Menteri Keuangan terbaik di Asia :
Sri Mulyani – Indonesia
Arun Jaltley – India
Yoo Il-ho – Korea Selatan
Carlos Dominguez – Filipina
Lou Jiwei – China
Heng Swee Keat – Singapura
Sheu Yu-Jer – Taiwan
John Tsang – Hong Kong
Scott Morrison – Australia
Najib Razak – Malaysia
Selain itu, Sri Mulyani juga mendapatkan penghargaan Upakarti Artheswara Adhikarana, yaitu penghargaan sebagai arsitek kebijakan ekonomi dalam beberapa masa kepresidenan Indonesia dari UNNES (Universitas Negeri Semarang).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jelang berakhirnya program pengampunan pajak pada Senin (27/3/2017). (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)
Jakarta , Sejak kembali ke tanah air dan duduk di kursi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), nama Sri Mulyani selalu ramai diperbincangkan.
Sebagai Menteri Keuangan, sosoknya terkenal gigih dan punya etos kerja cemerlang. Tak heran apabila banyak pencapaian yang sudah diraihnya termasuk dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia versi Majalah Finance Asia.
Perjalanan karier yang panjang harus ditempuh Sri Mulyani hingga bisa sampai di titik ini.
Melansir Bloomberg, Rabu (29/3/2017), sejak kecil putri dari pasangan almarhum Profesor Satmoko dan almarhum Profesor Dr Retno Sriningsih Satmoko memang sudah dididik dengan berbagai nilai-nilai kehidupan agar kelak bisa tumbuh sebagai sosok yang berguna bagi masyarakat.
Pepatah "buah tidak jatuh dari pohonnya" cocok menggambarkan bagaimana Sri Mulyani dan kakak adiknya dibesarkan.
Ayah dan ibunya merupakan guru besar Universitas Negeri Semarang. Sejak kecil, pasangan suami istri ini menganjurkan anak-anaknya untuk menjadi dokter, insinyur atau dosen. Alasannya sederhana, ketiga profesi tersebut memiliki reputasi yang baik di lingkungan masyarakat.
Hal inilah yang membuat Sri Mulyani dan saudara-saudaranya tumbuh menjadi orang-orang yang berprestasi dan berpendidikan tinggi. Hebatnya, di bangku sekolah dan kuliah, prestasi mereka selalu menonjol, sehingga biaya sekolah gratis dan mendapat beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri.
Mayoritas kakak dan adik Sri Mulyani menyandang gelar master dan doktor. Hanya satu orang yang bertitel sarjana dan seorang lagi bergelar profesor.
Meski profesi mereka beragam, rata-rata mereka juga mengabdikan diri sebagai pendidik sebagaimana ayah-ibu mereka.
Kehidupan yang dilalui Sri Mulyani semasa kecil memang tidak jauh berbeda dengan keluarga pada umumnya. Walau begitu, ia menuturkan ada tiga poin penting yang selalu ditanamkan orang tuanya ketika mendidik anak.
Pertama, mereka dididik untuk selalu bersama dan kompak dalam urusan apapun. Kedua, anak-anak juga dianjurkan untuk aktif dalam kegiatan luar sekolah. Dan yang ketiga, orang tuanya juga selalu menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan hobi dalam keluarga.
"Kami memang dibiasakan hidup dengan apa yang kami miliki, tidak berangan-angan yang macam-macam, jujur, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak materialistis," ujar Sri Mulyani.
Di bangku kuliah, jiwa sosial dan pemikiran Sri Mulyani mengenai hal-hal berbau politik mulai berkembang. Saat berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, ia melihat banyaknya kesenjangan yang dialami mahasiswa yang bukan berasal dari kalangan berada.
"Perasaan dikucilkan itu sangat terasa. Jika Anda bukan salah satu dari orang berpengaruh atau bukan teman mereka, maka jalur karier yang akan didapat pun sangat berbeda. Hal inilah yang menjadi pengaruh kuat bagaimana saya melihat tentang ekonomi dan perekonomian di Indonesia," tuturnya.
Sri Mulyani memang bukan berasal dari kalangan berada. Namun ia mampu membuktikan diri sebagai mahasiswi berprestasi yang bisa mendapat kesempatan untuk berkuliah di luar negeri lewat jalur beasiswa.
Lewat kesempatan yang didapatnya, ia mampu bersekolah hingga jenjang doktor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat di tahun 1998 hingga 1992.
Ia juga pernah menjabat sebagai kepala riset di Universitas di tahun 1998 ketika kerusuhan ekonomi melanda Indonesia.
Perjalanan karier hingga duduki kursi menteri
Menkeu Sri Mulyani memberikan paparan kebijakan Indonesia saat Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa (17/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sekembalinya dari menuntut pendidikan di luar negeri, Sri Mulyani bekerja sebagai pengamat ekonomi dan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
Pada 21 Oktober 2004, dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu.
Saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan perombakan kabinet, Sri Mulyani digeser menjadi menteri keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Pada 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pada periode 2008-2009, perekonomian dunia terpuruk hingga minus 1,7 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 4 persen.
Masih banyak prestasi yang ditorehkan Sri Mulyani, sehingga ketika purnatugas menjadi Menteri Keuangan ia didapuk sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank.
Hingga akhirnya diminta pulang ke Tanah Air untuk membantu Kabinet Kerja Jokowi-Jk Jilid II sebagai Menteri Keuangan.
Sri Mulyani juga masuk sebagai perempuan paling berpengaruh ke-31 versi majalah Forbes pada 2015. [detik]
admin 007
March 31, 2017
Admin
Bandung Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jelang berakhirnya program pengampunan pajak pada Senin (27/3/2017). (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)
Jakarta , Sejak kembali ke tanah air dan duduk di kursi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), nama Sri Mulyani selalu ramai diperbincangkan.
Sebagai Menteri Keuangan, sosoknya terkenal gigih dan punya etos kerja cemerlang. Tak heran apabila banyak pencapaian yang sudah diraihnya termasuk dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia versi Majalah Finance Asia.
Perjalanan karier yang panjang harus ditempuh Sri Mulyani hingga bisa sampai di titik ini.
Melansir Bloomberg, Rabu (29/3/2017), sejak kecil putri dari pasangan almarhum Profesor Satmoko dan almarhum Profesor Dr Retno Sriningsih Satmoko memang sudah dididik dengan berbagai nilai-nilai kehidupan agar kelak bisa tumbuh sebagai sosok yang berguna bagi masyarakat.
Pepatah "buah tidak jatuh dari pohonnya" cocok menggambarkan bagaimana Sri Mulyani dan kakak adiknya dibesarkan.
Ayah dan ibunya merupakan guru besar Universitas Negeri Semarang. Sejak kecil, pasangan suami istri ini menganjurkan anak-anaknya untuk menjadi dokter, insinyur atau dosen. Alasannya sederhana, ketiga profesi tersebut memiliki reputasi yang baik di lingkungan masyarakat.
Hal inilah yang membuat Sri Mulyani dan saudara-saudaranya tumbuh menjadi orang-orang yang berprestasi dan berpendidikan tinggi. Hebatnya, di bangku sekolah dan kuliah, prestasi mereka selalu menonjol, sehingga biaya sekolah gratis dan mendapat beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri.
Mayoritas kakak dan adik Sri Mulyani menyandang gelar master dan doktor. Hanya satu orang yang bertitel sarjana dan seorang lagi bergelar profesor.
Meski profesi mereka beragam, rata-rata mereka juga mengabdikan diri sebagai pendidik sebagaimana ayah-ibu mereka.
Kehidupan yang dilalui Sri Mulyani semasa kecil memang tidak jauh berbeda dengan keluarga pada umumnya. Walau begitu, ia menuturkan ada tiga poin penting yang selalu ditanamkan orang tuanya ketika mendidik anak.
Pertama, mereka dididik untuk selalu bersama dan kompak dalam urusan apapun. Kedua, anak-anak juga dianjurkan untuk aktif dalam kegiatan luar sekolah. Dan yang ketiga, orang tuanya juga selalu menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan hobi dalam keluarga.
"Kami memang dibiasakan hidup dengan apa yang kami miliki, tidak berangan-angan yang macam-macam, jujur, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak materialistis," ujar Sri Mulyani.
Di bangku kuliah, jiwa sosial dan pemikiran Sri Mulyani mengenai hal-hal berbau politik mulai berkembang. Saat berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, ia melihat banyaknya kesenjangan yang dialami mahasiswa yang bukan berasal dari kalangan berada.
"Perasaan dikucilkan itu sangat terasa. Jika Anda bukan salah satu dari orang berpengaruh atau bukan teman mereka, maka jalur karier yang akan didapat pun sangat berbeda. Hal inilah yang menjadi pengaruh kuat bagaimana saya melihat tentang ekonomi dan perekonomian di Indonesia," tuturnya.
Sri Mulyani memang bukan berasal dari kalangan berada. Namun ia mampu membuktikan diri sebagai mahasiswi berprestasi yang bisa mendapat kesempatan untuk berkuliah di luar negeri lewat jalur beasiswa.
Lewat kesempatan yang didapatnya, ia mampu bersekolah hingga jenjang doktor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat di tahun 1998 hingga 1992.
Ia juga pernah menjabat sebagai kepala riset di Universitas di tahun 1998 ketika kerusuhan ekonomi melanda Indonesia.
Perjalanan karier hingga duduki kursi menteri
Menkeu Sri Mulyani memberikan paparan kebijakan Indonesia saat Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa (17/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sekembalinya dari menuntut pendidikan di luar negeri, Sri Mulyani bekerja sebagai pengamat ekonomi dan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
Pada 21 Oktober 2004, dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu.
Saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan perombakan kabinet, Sri Mulyani digeser menjadi menteri keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Pada 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pada periode 2008-2009, perekonomian dunia terpuruk hingga minus 1,7 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 4 persen.
Masih banyak prestasi yang ditorehkan Sri Mulyani, sehingga ketika purnatugas menjadi Menteri Keuangan ia didapuk sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank.
Hingga akhirnya diminta pulang ke Tanah Air untuk membantu Kabinet Kerja Jokowi-Jk Jilid II sebagai Menteri Keuangan.
Sri Mulyani juga masuk sebagai perempuan paling berpengaruh ke-31 versi majalah Forbes pada 2015. [detik]
